 |
| Foto: Ketua PWI Paluta, Tohong P Harahap. |
PALUTA - Lemahnya pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), menuai sorotan tajam.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Paluta, Tohong P. Harahap, mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret. Ia meminta pengawasan diperketat guna menekan dugaan praktik mafia BBM berkedok pelangsiran yang disinyalir masih marak terjadi.
Tohong menegaskan, dugaan penyelewengan ini merupakan masalah klasik yang sangat merugikan masyarakat luas.
“Mafia dengan modus pelangsiran BBM subsidi ini tidak hanya merugikan rakyat, tapi juga mencederai tujuan kebijakan pemerintah. Kami meminta Pertamina dan instansi terkait lebih tegas mengawasi setiap SPBU, terutama dalam distribusi Solar dan Pertalite,” tegasnya.
Menurut Tohong, celah penyalahgunaan muncul akibat lemahnya kontrol di lapangan. Ia menyoroti adanya indikasi SPBU yang melayani pembelian partai besar oleh oknum tertentu tanpa pemeriksaan ketat. Akibatnya, masyarakat kecil justru kesulitan mendapatkan haknya sesuai harga resmi.
Oleh karena itu, PWI Paluta mendorong adanya evaluasi menyeluruh. Tohong menyarankan penerapan sistem digitalisasi pengawasan serta tindakan tegas bagi SPBU yang nakal. Ia juga meminta aparat penegak hukum (APH) rutin melakukan patroli di sejumlah SPBU yang ada.
“Kalau semua pihak tegas, saya yakin penyelewengan bisa ditekan. BBM subsidi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, bukan segelintir orang yang mencari keuntungan pribadi,” tambahnya.
Ia berharap hasil pengawasan dan penindakan dapat dilaporkan secara berkala sebagai jaminan transparansi bahwa distribusi BBM di Paluta berjalan tepat sasaran.
